Yogyakarta, 11 November 2026 — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen KP2MI) Christina mengunjungi LPK Bina Insani di Yogyakarta, pada Selasa, 11 November 2026. Kunjungan tersebut didampingi Kepala BP3MI Yogyakarta, Bapak Ilyas, beserta jajarannya.
Kegiatan diawali dengan diskusi dan paparan dari Direktur LPK Bina Insani, Mohammad Rosyidi yang akrab disapa Didik, di ruang pertemuan. Dalam paparan tersebut, Didik menjelaskan konsep pembelajaran Bina Insani yang tidak hanya berfokus pada bahasa, tetapi juga pada Budaya Kerja, Mental, dan Fisik.
Pembelajaran dilakukan secara Hybrid Learning, memadukan kelas offline dengan simulasi etika kerja Jepang dan Korea, serta pembelajaran digital melalui e-book, video, video conference, dan webinar dengan native speaker.
Didik juga memperkenalkan SIBI — Sistem Informasi Bina Insani — sebagai sistem pendataan siswa dari mulai pendaftaran hingga menjadi alumni. Melalui SIBI, perkembangan siswa dapat dipantau, termasuk masa kontrak kerja dan masa kepulangan, sehingga pembinaan PMI Purna dapat dilakukan bersama BP3MI secara lebih tertib.
“Kami ingin siswa tidak hilang setelah lulus. Dari pertama daftar sampai pulang ke Indonesia, semua tercatat. Pelindungan itu dimulai dari data yang tertib,” ujar Didik.
Dalam diskusi tersebut, Didik juga memperlihatkan proses mensetsu online melalui Zoom di laptop di ruang pertemuan. Mensetsu tersebut diikuti oleh sebagian besar siswa Bina Insani MTC dengan perusahaan Jepang. Wamen Christina menyaksikan langsung proses wawancara tersebut sambil mendapatkan penjelasan dari Didik mengenai tahapan seleksi, kualifikasi siswa yang sudah lulus JFT-Basic dan skill SSW, serta kebutuhan perusahaan Jepang yang akan ditempatkan melalui TSK Joyous Mediation.
Selain itu, Didik juga menghadirkan alumni Bina Insani yang baru saja menyelesaikan kontrak kerja di Jepang melalui jalur mandiri (TSK Joyous Mediation) dengan biaya proses yang sangat ringan. Mereka hanya membutuhkan biaya untuk mengurus dokumen pribadi saja seperti medical, paspor, BPJS ketenagakerjaan dan pengurusan visa yang pada waktu itu menghabiskan total biaya sekitar 3,5 juta. Tidak ada potongan gaji selama bekerja di Jepang dan tiket PP juga ditanggung oleh Perusahaan Jepang.
Pada kesempatan yang sama, Didik menyampaikan sejumlah usulan dan masukan terkait IPKOL untuk SSW perseorangan atau mandiri, agar dapat ditindaklanjuti oleh KP2MI demi memberikan pelindungan yang lebih baik bagi CPMI Jepang jalur mandiri.
Adapun usulan yang disampaikan adalah:
- IPKOL sebagai Tempat Matching yang Transparan
IPKOL diharapkan benar-benar menjadi tempat perusahaan Jepang mempublikasikan lowongan dan siswa dapat melamar secara langsung, sehingga proses matching berjalan terbuka dan terpantau. - LPK sebagai Mitra Verifikasi
LPK diusulkan menjadi mitra verifikasi data siswa. Data siswa di SIBI sudah tertib — siapa yang sudah lulus bahasa, siapa yang sudah lulus skill SSW — sehingga dapat disambungkan dengan sistem IPKOL. - Kejelasan Alur dan Timeline
Diperlukan kejelasan alur dan timeline proses yang dapat disampaikan kepada siswa dan orang tua, agar mereka tidak menggantung menunggu tanpa kepastian dan tidak tergoda mencari jalur tidak resmi.
Didik menegaskan, kekhawatiran terbesar saat ini adalah ketika jalur resmi belum berjalan optimal, siswa yang sebenarnya sudah siap dan ingin berangkat secara legal justru berisiko mencari jalur tidak resmi yang tidak terpantau.
Sebagai penutup diskusi, Bina Insani menyatakan kesiapannya untuk dijadikan contoh praktik baik penyiapan CPMI yang legal, terstandar, dan berbasis pelindungan, serta siap menjadi pilot project uji coba matching SSW mandiri melalui IPKOL.
